Kepulauan Selayar

Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung selatan provinsi Sulawesi Selatan. Dulunya kabupaten ini bernama Selayar dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
Sejalan dengan adanya dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat kabupaten Selayar saat itu yang menginginkan adanya perubahan nama kabupaten Selayar menjadi kabupaten Maritim Selayar yang dilandasi pemikiran bahwa kabupaten Selayar yang wilayahnya mencakup beberapa pulau besar dan pulau kecil yang berada di perairan Laut Flores perlu didorong untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut secara optimal baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat setempat. Dorongan dimaksud antara lain perlu dilakukan dengan perubahan nama kabupaten Selayar menjadi kabupaten Maritim Selayar.

Berdasarkan aspirasi masyarakat kabupaten Selayar tersebut, Bupati Selayar melalui Surat Nomor 125.1/III/06/Hukum tanggal 8 Maret 2006 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Selayar menyampaikan permohonan persetujuan perubahan nama kabupaten Selayar menjadi kabupaten Maritim Selayar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Selayar menyikapi aspirasi masyarakat tersebut melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Selayar Terhadap Perubahan Nama kabupaten Selayar menjadi kabupaten Maritim Selayar, yang selanjutnya Bupati Selayar dengan surat Nomor 135/173/XII/06/DPK tanggal 29 Desember 2006 kepada Gubernur Sulawesi Selatan memohon dukungan perubahan nama kabupaten Selayar menjadi kabupaten Maritim Selayar.

Menindaklanjuti surat Bupati Selayar tersebut di atas, Gubernur Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 135/896/OTODA tanggal 26 Pebruari 2007 kepada Menteri Dalam Negeri memohon perubahan nama kabupaten Selayar menjadi kabupaten Maritim Selayar untuk dapat diproses. Pada perkembangan selanjutnya, setelah melalui kajian terminologis dan etimologis oleh Tim Pakar Toponimi dan Kelautan, nama maritim tidak layak digunakan sebagai nama rupabumi karena maritim hanyalah program yakni kegiatan pembangunan yang terkait dengan laut. Di samping itu sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, tidak dikenal adanya Negara Maritim melainkan Negara Kepulauan, dengan demikian maka nama kabupaten Selayar selanjutnya diusulkan diubah menjadi kabupaten Kepulauan Selayar.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Surat Bupati Kabupaten Selayar tertanggal 22 Januari 2008 dengan Nomor 135.8/17/I/08/Pemerintahan perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Nama kabupaten Selayar Menjadi kabupaten Kepulauan Selayar maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Selayar sepakat untuk mengubah nama Maritim menjadi Kepulauan melalui Keputusan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Persetujuan DPRD kabupaten Selayar Terhadap Perubahan Nama kabupaten Selayar Menjadi kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan banyaknya usulan diatas maka pada tanggal 21 Agustus 2008 Presiden Republik Indonesia bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan nama kabupaten Selayar sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berubah menjadi kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008. Saat sekarang di kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 11 kecamatan yakni Bontomatene, Buki, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu dan Pasilambena.